Proyek tak Tuntas, Dewan: Sanksi Menanti Kontraktor di Parepare

  • Whatsapp
Proyek tak Tuntas, Dewan: Sanksi Menanti Kontraktor di Parepare

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Tutup tahun anggaran 2019 tinggal empat hari lagi. Namun demikian, masih ada sejumlah proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare yang belum tuntas. Pantauan PARE POS, demi menghindari deadline, sejumlah pelaksana proyek memilih lembur hingga malam.

Bahkan, para pekerja seakan tidak mengenal libur. Mereka dituntut bekerja full time dalam satu minggu demi mengejar target sebelum tutup tahun. Meski diupayakan untuk dirampungkan sebelum akhir tahun, tapi juga sulit dihindari. Apalagi tahun anggaran baru sudah di depan mata.

Bacaan Lainnya

Proyek yang telat atau tidak selesai di akhir tahun 2019, wajib dikenakan denda. Dendanya pun seperseribu per mil dari nilai kontrak jika proyek gedung. Beda kalau proyek jalan, dendanya biasa dihitung dari sisa pekerjaan yang belum selesai. Sejumlah anggota dewan pun angkat suara terkait hal itu.

Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Rudy Najamuddin di Gedung DPRD Parepare menilai sejumlah proyek hampir dipastikan tidak selesai tepat waktu. Hal itu didasari oleh pengamatannya beberapa proyek yang masih dikerja, apalagi tutup tahun anggaran 2019 sisa empat hari lagi. “Saya sudah pastikan ada beberapa pekerjaan proyek tersebar di beberapa instansi terlambat. Ini harus jadi perhatian,” ujarnya.

Legislator dari PPP tersebut menegaskan, proyek yang tidak selesai tepat waktu sesuai regulasinya wajib kena denda, atau pembayarannya sesuai dengan volume yang ada. “Dendanya sesuai aturan 1/1.000 dari nilai anggarannya. Dan paling tinggi dendanya hanya 5 persen dari jumlah anggaran yang ada. Dicontohkan anggaran Rp1 miliar dendanya paling banyak Rp1 juta per hari,” katanya.

Selain denda, bagi rekanan yang tidak bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak mestinya dilkukan black list (daftar hitam) atau tidak lagi diperkenankan mengikuti tender. “Pemerintah harus tegas dan memberikan efek jera kepada kontraktor yang tidak bertanggung jawab terhadap kontrak kerjanya. Mestinya mereka yang tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu di black list saja,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, H Muliadi menambahkan pembayaran hasil kerja proyek akan dilakukan sesuai volume yang ada, dan bila tidak selesai akan diberlakukan denda. “Jika ada proyek tidak selesai dan ditinggalkan oleh kontraktornya maka proyek tersebut hanya dibayar volumenya yang selesai. Sisanya akan dilakukan tender ulang pada tahun berikutnya,” kata legislator Golkar ini.

Tak hanya itu, Muliadi juga meminta ketegasan pemerintah kota untuk berani melakukan black list terhadap kontraktor yang ‘nakal’.  “Konsekuensinya, kontraktor yang tidak berltanggung jawab akan dikenakan black list, atau tidak diikutkan lagi tender selanjutnya,” pungkasnya. Sementara itu, anggota DPRD Parepare lainnya, Suyuti mengaku heran jika setiap tahunnya ada saja proyek yang terlambat.
“Ini masalah klasik. Keteralambatan pekerjaan itu juga kemungkinan karena proses tendernya juga lambat. Sehingga ini harus menjadi evaluasi di setiap SKPD,” katanya.

Suyuti mengharapkan, proyek tahun anggaran 2020 agar lebih awal ditender. Termasuk perencanaanya sudah mulai berproses di Januari, sehingga pelaksanaan tender bisa dioptimalkan di bulan Februari atau Maret. “Kegiatan tahun 2020, khususnya tender proyek idealnya berproses di triwulan I. Sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa lebih baik dan kualitas terjaga. Kalau akhir-akhir di tender, selain berdampak keterlambatan, juga dapat mempengaruhi kualitas,”kata Legislator NasDem tersebut.(anj)

Pos terkait