Polemik Pilkades, Bupati Majene: Kades Terpilih Tetap Dilantik

  • Whatsapp
Polemik Pilkades, Bupati Majene: Kades Terpilih Tetap Dilantik

PAREPOS. CO. ID, MAJENE–Mengakhiri polemik yang terjadi belakangan ini terkait hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Majene, nampaknya sudah berakhir. Pasalnya, dari hasil pilkades serentak tahun 2019 tersebut ada empat desa yang ditengarai bermasalah. Seperti Desa Sendana, Desa Lallattedzong, Desa Tammerodo dan Desa Tubo Selatan.

Dari polemik empat desa tersebut kini sudah terjawab dengan tuntas melalui konferensi pers Bupati Majene, H Fahmi Massiara didampingi wakil bupati, Lukman Nurman, Sekda Andi Achmad Syukri, Dinas PMD beserta PPKD, mewakli Kapolres, mewakili Dandim 1401, Bagian humas serta pihak terkait lainnya yang berlangsung di ruang rapat wakil Bupati Majene, Kamis 26 Desember 2019

Bacaan Lainnya

Bupati Fahmi menyampaikan setelah melalui pembahasan oleh tim tingkat kabupaten dengan bekerja secara professional tanpa keberpihakan serta intervensi oleh pihak manapun dan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta penjelasan dan penegasan secara resmi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, maka penyelesaian atas permasalahan Pilkades di empat desa diputuskan sebagai berikut.

Untuk permasalahan di Desa Sendana dan Desa Lallattedzong bilamana terjadi politik uang pada pilkades agar menempuh jalur hukum. Sedangkan untuk permasalahan ijazah palsu pada pilkades di Desa Tubo Selatan, pihak STAI Al-Azhary Mamuju telah menyatakan bahwa ijazah yang diduga palsu itu adalah ijazah yang dan resmi dikeluarkan pihak STAI Al Azhary. Sememtara keterlibatan ASN dalam mengkampanyekan salah satu calon di Desa Tubo Selatan tidak dapat ditindaklanjuti. Karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan panitia pilkades kabupaten.

Selanjutnya, untuk permasalahan perhitungan suara di Desa Tammerodo, yaitu berkenan dengan surat suara hasil coblosan simetri/sejajar satu di dalam kotak segi empat gambar calon lain dinyatakan sah karena tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak dan tembusan tidak mengenai kotak yang memuat nomor maupun foto dan nama calon lain. Begitu juga surat suara dengan lubang besar namun tidak keluar kotak dari segiempat salah satu calon dinyatakan sah.

Dengan pertimbangan itu, berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa, putusan ini bersifat final dan mengikat. Karena itu, keempat kades terpilih tersebut tetap bisa dilantik bersamaan dengan sejumlah kades terpilih lainnya sesuai jadwal semula pada 17 Januari 2020 mendatang. (edy)

Pos terkait