Style dan Keren

Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2019

Dasar hukum Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-13/PB/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara dan SE-74/PB/2019 tentang Juknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara.

Oleh: Nursaid.                                         (Pegawai KPPN Parepare)

Pada saat tulisan ini dibuat kita sedang dan akan memasuki akhir tahun anggaran 2019, dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan ketertiban, maka diterbitkan SE-74/PB/2019 tentang Juknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara untuk menjamin Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dapat melaksanakan pekerjaannya dengan profesional, taat peraturan dan akuntabel.

Diharapkan agar pihak KKPN dapat melakukan antisipasi terhadap peningkatan yang signifikan atas pengajuan tagihan/surat perintah membayar (SPM) dari Satuan Kerja Kemeterian Lembaga (Satker K/L) diwilayah kerja masing-masing pada akhir tahun anggaran, misalnya KPPN Parepare mempunyai wilayah kerja Ajatappareng meliputi, Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang.

Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) tingkat KPPN merupakan pagu dana yang akan digunakan sebagai batas maksimun pencairan dana setiap hari selama bulan November 2019 dan Desember 2019. Pengajuan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) tingkat satker dimaksud tidak menghilangkan kewajiban satker dalam menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) harian sesuai PMK-197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas. PPDH tingkat KPPN dapat disesuaikan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendahaan c.g. Dit.PKN. Front Office (F.O) KPPN agar memprioritaskan penerimaan SPM dari satkernya sesuai dengan RPD harian dan PPDH tingkat satker. Selanjutnya KPPN melakukan unduh data PPDH dari aplikasi Sprint setiap hari kerja paling lambat pukul 7.30 waktu setempat atau sebelum proses konversi.

Langkah berikutnya KPPN melakukan validasi pengajuan SPM terhadap RPD harian dan sisa PPDH tingkat KPPN pada hari berkenaan melalui aplikasi konversi. Tugas selanjutnya agar KPPN melakukan monitoring atas proses pendaftaran data supplier melalui daftar Ringkasan Pendaftaran Data Supplier dari aplikasi SPAN menu model BC dan memastikan pada akhir hari tidak terdapat data suppllier dengan status “dalam proses” dan/atau “baru”.

Jika dalam laporan ditemukan supplier tanpa nama file, berarti supplier tersebut berada dimenu update supplier yang ada pada staf seksi Pencaiaran Dana (PD) atau kasi PD/MS (managemen satker). Selanjutnya KPPN menghimbau satker agar menunda update atas elemen data supplier yang tidak terkait langsung dengan transaksi/proses transfer ke pihak penerima seperti : Nama Pegawai; NIP; NPWP; pada supplier type 3 dan type 6. Tugas selanjutnya agar KPPN melakukan monitoring terhadap proses pendaftaran data kontrak melalui laporan kontrak harian dan memastikan tidak ada data kontrak dengan status “in process” dan/atau “incomplete” pada akhir kerja.

KPPN agar menghimbau satker untuk segera mendaftarkan data kontrak release tahun 2019 atas kontrak multiyears yang sudah didaftarkan ke KPPN (dalam hal terdapat alokasi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk release tahun 2019. Untuk menghindari adanya salah beban NRK khususnya atas rekanan yang mengerjakan beberapa kontrak atas satu satker, user FO validator pada saat pemilihan NRK sebaiknya memperhatikan jumlah termin, urutan termin dan diskripsi kontrak. Dihimbau agar KPPN melakukan monitoring penolakan SPM pada setiap akhir hari kerja melalui pencetakan Daftar penolakan substantif resume tagihan dengan memilih parameter kode satker “ALL”. Karena tagihan yang tercantum dalam Daftar tersebut yang belum memuat keterangan “{dibatalkan}” harus segera dibatalkan oleh petugas FO Validator guna mencegah tagihan berikutnya tertolak karena alasan pagu tidak cukup. KPPN agar menghimbau satker untuk memastikan tidak terdapat SP2D (surat perintah pencaiaran dana) pengantian uang persedian (GUP) nihil dan Tambahan uang persedian (TUP) TA 2019 yang membebeani pagu DIPA TA 2020.

Bagaimana memitigasi Penumpukan SPM?; caranya : KPPN menghimbau satker agar segera mengajukan tagihan telah memenuhi persyaratan guna menghindari kompleksitas penyelesaian tunggakan. Untuk pengajuan SPM kontraktual yang data kontraknya telah didaftarkan sebelumnya (telah memiliki Nomor Register Kontrak (NRK)) dilampiri dengan laporan informasi supplier dan kartu pengawasan (karwas) kontrak tahunan hal ini digunakan sebagai referensi pemrosesan tagihan sehingga tidak terjadi pendaftaran ulang atas supplier/kontrak dan tidak terjadi kesalahan pemilihan supplier/kontral oleh petugas FO Validator. Dalam hal terjadi penolakan SPM oleh petugas konversi, KPPN mengembalikan SPM beserta dokumen pendukungnya dan menerbitkan bukti pengembalian dokumen kepada satker. Untuk menurunkan tingkat kesalahan SPM, KPPN meminta kepada satker sebelum SPM diajukan ke KPPN agar dipastikan kebenaran data suppllier/kontrak dan pembebanan akun pada SPM telah sesuai dengan ketentuan.

Pokok Pedoman Proses Bisnis
Diharapkan agar Petugas FO/MO Validator melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 1.Meningkatkan ketelitian dalam memilih kelompok bayar/paygroup sesuai bank penerima pembayaran; 2. Melakukan pengecekan dan pencocokan site supplier pada laporan informasi/perubahan/pendaftaran supplier yang dilampirkan pada SPM; 3. Melakukan pengecakan dan pencocokan pada untuk memastikan kesesuaian data supplier dan kebenaran nomor register kontrak (NRK); 4. Melakukan penayangan karwas UP/TUP dan memastikan besaran sisa UP/TUP yang akan dinihilkan atau disetorkan. Selanjutnya Kasi PD/MSKI meningkatkan koordinasi dengan seksi Bank untuk menghindari adanya invoice yang masuk di PPR namun tidak tercantum di laporan daftar tagihan yang disetujui per tanggal jatuh tempo per bank.
Pengajuan SPM Biaya Pemeliharaan (retensi).

Loading...

Pengajuan SPM untuk biaya pemeliharaan (retensi/5%) diterbitkan menjadi satu/disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin 95%, dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan fisik harus sudah selesai 100% dan melampirkan fotokopi jaminan pemeliharaan. Pengajuan SPM untuk biaya pemeliharaan (retensi) dengan menggunakan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dapat diterbitkan tersendiri/terpisah dengan SPM pembayaran angsuran/termin 95%, maka harus : dilampiri fotokopi jaminan pembayaran akhir tahun yang telah disahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK), serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan; Nilai pembayaran SPM biaya pemeliharaan (retensi) dan SPM pembayaran angsuran/termin 95% adalah paling sedikit/minimal sebesar jaminan pembayaran akhir tahun anggaran; dan pengajuan SPM masing-masing diajukan bersamaan.
Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

Setelah berakhirnya masa kontrak paling lambat lima hari kerja, kPPN agar aktif berkoordinasi dengan satker yang memiliki jaminan pembayaran akhir tahun anggaran terkait : Berita Acara Serah Terima (BAST) apabila pekerjaan telah selesai 100%; BAST sampai dengan 31 Desember 2019, memperkirakan besaran klaim jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Dalam hal pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2019 dan akan diajukan tahun anggaran berikutnya, maka KPPN menerima pemberitahuan dari KPA atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri fotocopi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai paling lambat 5 hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Kepala KPPN agar melakukan monitoring pelaksanaan penatausahaan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran, termasuk melakukan pencatatan tanggal klaim jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dalam file monitoring jaminan pembayaran akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang menyatakan wanprestasi; karena Kepala KPPN dapat mengajukan klaim pencairan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran untuk untung kas negara (eksekusi).
Pembayaran honorarium, Tunjangan, Vakasi dan Penghasilan PPNPN bulan Desember 2019.

Pembayaran Honorarium, Tunjangan, Vakasi dan Penghasilan PPNPN bulan Desember 2019, dapat dilaksanakan sebagai berikut : Pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme SPM-LS, yang diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 13 Desember 2019 yang dilampiri dengan SPTJM yang ditandatangani oleh KPA, sedangkan pengajuan SPM-LS penghasilan PPNPN induk bulan Desember 2019 tetap mengunakan jenis SPM PPNPN Induk.
Pembayaran Uang Makan dan Lembur
Pembayaran Uang Makan dan Lembur bulan Desember 2019 dilaksanakan hal-hal sebagai berikut : Pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme UP/TUP; Dalam hal satker telah mengajukan SPM-GUP nihil, kepada satker yang bersangkutan dapat menyampaikan kembali kebutuhan UP/TUP untuk pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember 2019; dalam hal satker tidak memiliki besaran UP, satker dapat mengajukan Pembayaran Uang Makan dan Lembur sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 dengan meknisme SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran, sedangkan uang makan dan uang lembur tanggal 17 s.d. 31 Desember 2019 dibayarkan dengan mengunakan beban DIPA tahun anggaran 2020.
Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker

Dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran satker, KPPN menyampaikan kepada satker di wilayah kerjanya agar menjaga kesesuaian perencanaan dan penganggaran, dan meminta kepada satker untuk melakukan riview atas halaman III DIPA satker dengan realisasi anggaran belanja dan melakukan pemutakhiran rencana penerimaan dan penarikan dana dengan menyampaikan revisi halaman III DIPA setiap bulan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel di Makassar, karena hal tersebut berpengaruh kepada indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Oleh karena itu, maka KPPN melakukan monitoring bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 tidak terdapat pagu minus. Dalam hal terdapat pagu minus, KPPN melakukan teguran kepada satker dan meminta untuk segera melakukan revisi DIPA sesuai dengan batas-batas akhir pengajuan revisi DIPA, yakni : usul revisi DIPA dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran paling lambat tanggal diterima tanggal 13 Desember 2019; usul revisi DIPA dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai yang menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat diterima tanggal 29 November 2019; Penyelesaian pagu minus non belanja pegawai melalui permohonan pemutakhiran data POK ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 27 Desember 2019.
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kepatuhan terhadap Regulasi
Dalam rangka Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kepatuhan terhadap Regulasi, KPPN menyampaikan kepada Satker agar tagihan diajukan tepat waktu sesuai dengan tabel batas waktu penyelesaian tagihan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-13/PB/2019 dan PMK-190/PMK.05/2012 dan KPPN agar segera proses menjadi SP2D. Meminta kepada satker untuk melakukan verifikasi data supplier pada saat pengajuan SPM untuk mengurangi terjadi retur SP2D. Selanjutnya agar KPPN melakukan identifikasi belanja barang dan belanja modal yang telah dikontrakkan namun belum didaftarkan data kontraknya ke KPPN dan melakukan konfirmasi bersama dengan satker yang bersangkutan. Disamping itu agar KPPN menyampaikan kepada satker bahwa uang persediaan (UP) yang diajukan secara rasional dengan pertimbangan kebutuhan operasional satker dalam satu bulan dan dapat melakukan revolving UP jika penggunaanya telah mencapai 50% dan mempercepat frekuensi penggantian UP-nya. KPPN dapat memberikan dispensasi kepada satker atas pengajuan SPM tanpa RPD harian yang digunakan untuk membiayai kegiatan penting dan mendesak, yakni : Kegiatan penanggulan bencana alam, penanggulangan kerusuhan sosial dan/atau terorisme, operasi militer/intelejen, kegiatan kepresidenan, serta transaksi mendesak lainnya yang disetujui kepala KPPN.

Demikian tulisan ini disampaikan sebagai pedoman bagi KPPN dan satker kementerian/Lembaga negara yang mengelola dana yang bersumber dari APBN dalam memasuki akhir tahun anggaran 2019. Bravo KPPN…menuju Indonesia Maju.(*)

Loading...
Loading...

TRENDING

To Top