Kepala Kantor UPP Maccini Baji Kelas II Pangkep Tindak Tegas Broker Pas

  • Whatsapp
Kepala Kantor UPP Maccini Baji Kelas II Pangkep Tindak Tegas Broker Pas

PAREPOS.CO.ID, PANGKEP — Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Maccini Baji kelas II, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) membantah adanya pungutan biaya senilai Rp. 2,5 juta untuk pengurusan dokumen pas besar kapal.

Sebagaimana diungkapkan oleh Harus (42) nahkoda kapal asal pulau Kembang Lemari, Kelurahan Sapuka, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, kepada wartawan. Dimana Harus mengakui jika dirinya dimintai sejumlah uang Rp2,5 juta untuk menerbitkan dokumen Pas Besar Kapal yang asli. Lantaran saat ini dokumen Pas besar yang dimilikinya hanya dokumen sementara.

Bacaan Lainnya

“Saat ini, saya hanya pegang Pas Besar sementara yang masa berlakunya dibuat mulai 23 Oktober 2019 sampai batas akhir 22 Januari 2020,”ungkapnya.

Nama kapal milik Harus bernama Tamba Jaya 01, jenis kapal motor nelayan dengan berbahan kayu, ukuran 18,50 × 2,50 × 1,00 dan tanggar serta tahun pembangunan kapal 6 Februari 2017. Kapal ini adalah jenis kapal pengangkut ikan.

Sementara dikonfirmasi, Kepala Kantor UPP Maccini Baji kelas II, Steady Lantang mengatakan ada aturan yang mengatur terkait pengurusan dokumen tersebut.
Sesuai dengan peraturan Direktoral Jenderal Perhubungan Laut setiap pengurusan dokumen dikenakan biaya PNBP yang besarannya berdasarkan ukuran kapal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

“Pengurusan dokumen itu ada aturan yang mengaturnya, nilai biayanya pun disesuaikan dalam aturan itu berdasarkan ukuran kapal,”terangnya, Selasa 10 desember, 2019.

Namun, Steady pun juga mengimbau kepada pemilik pemilik kapal di Pangkep jika ingin mengurus dokumen Pas Besar Kapal langsung berhubungan ke kantor UPP.

Ia menegaskan pihaknya akan menelusuri jika ada broker atau calo’ yang bermain dilapangan. Apalagi itu jika terdapat adanya pihak UPP, sanksi tegas pun akan diambil. “Kalau perlu kami akan menggandeng pihak saber pungli untuk membrantas broker atau calo’. Kita ini rutin melakukan sosialisasi ke pulau-pulau, termasuk aturan kepengurusan dokumen itu. Saya tidak ingin ada yang bermain-main dengan institusi ini,”tegasnya. (awi)

Pos terkait