Data Aset BKD, Randis Pemkot Parepare Capai 1.186 Unit

  • Whatsapp
Data Aset BKD, Randis Pemkot Parepare Capai 1.186 Unit

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare melakukan penertiban kendaraan dinas (Randis) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare. Caranya, seluruh randis baik roda dua (R2) dan roda empat (R4) tersebut dikumpul di Lapangan Upacara Kota Parepare, Senin, 16 Desember, kemarin.

Hasilnya, ada sekitar 1.186 unit randis yang terdata.  Hal tersebut dilakukan untuk memastikan randis tersebut masih dikuasai oleh pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Parepare, termasuk di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bacaan Lainnya

Kepala Sub Bidang (Kasubid) Aset BKD Kota Parepare, Rally Todrink mengatakan, dikumpulnya randis untuk pengecekan fisik secara langsung terhadap kendaraan tersebut. “Bukan tidak mungkin ada pejabat yang memiliki randis lebih dari satu kendaraan. Apa lagi kendaraan dinas tersebut, apakah masih ada di Parepare atau hilang. Intinya memastikan kendaraan itu tetap di tangan pejabat tertentu,” jelasnya.

Rally menyebutkan, dari keseluruhan randis yang terkumpul, baik roda dua maupun roda empat semuanya berjumlah 1.183 unit yang tersebar di SKPD dalam lingkup Pemkot Parepare.  “Keseluruhannya mencapai 1.186 unit yang dikumpul di Lapangan Upacara Kota. Itu kita cek satu persatu, termasuk fisiknya untuk memastikan kendaraan tersebut masih ada dan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Kepala Bidang (Kabid) Aset BKD Kota Parepare Basuki Busrah membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pihaknya melakukan hal tersebut tertibnya randis milik Pemkot Parepare. “Kita kumpul seluruhnya di tanah lapang untuk memastikan kendaraan tersebut masih ada,” kata Basuki.  Basuki menambahkan, penertiban randis tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian dan program kerja dari Bidang Aset.

Tak hanya itu, penertiban ini juga untuk memastikan tidak ada pejabat yang menguasai randis lebih dari satu. “Jangan sampai kendaraan dinas selama ini sudah tidak ada atau hilang, serta tetap ada, tapi dikuasi bukan PNS. Termasuk diantaranya jangan sampai ada pejabat yang memiliki kendaraan dinas lebih dari satu. (anj)

Pos terkait