SPBN tak Berfungsi, SPBU Layani Jeriken dengan Syarat Rekomendasi DPKP di Parepare

  • Whatsapp
SPBN tak Berfungsi, SPBU Layani Jeriken dengan Syarat Rekomendasi DPKP di Parepare

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Penjualan BBM jenis solar dengan menggunakan jeriken di SPBU reguler 74.911.01, tepatnya di Jalan Bau Massepe, Kecamatan Bacukiki Barat akhirnya terungkap. Pembelian bahan bakar dengan menggunakan jeriken tersebut dilakukan oleh kelompok nelayan dengan membawa rekomendasi dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Parepare.

contoh rekomendasi DPKP
Contoh Rekomendasi DPKP Parepare bagi Kelompok Nelayan

Hal itu diungkapkan, Koordinator SPBU 74.911.01, Muh Idris terkait pengisian BBM jenis solar menggunakan jeriken. ” Kami tidak berani mengisi jeriken, jika tak ada surat keterangan yang diperlihatkan dari Dinas PKP. Peruntukannya untuk nelayan bukan petani,”katanya, Sabtu 16 November, di Warkop 588.

Bacaan Lainnya

Saat disinggung mengenai adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah Kecamatan Soreang, Muh Idris mengakui, jika SPBN itu sudah tak berfungsi sehingga untuk pemenuhan kebutuhan kelompok nelayan dialihkan ke SPBU miliknya dibawah naungan PT Handrima Abadi.

Muh Idris menambahkan, untuk kelompok nelayan yang dilayaninya ada beberapa dan rata-rata kebutuhannya antara 400-600 liter perkelompok. Terpisah, Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR VII, Hatim Ilwan membenarkan, kalau sesuai aturan, yang bisa membeli dengan menggunakan jeriken adalah konsumen yang sudah mengantongi surat rekomendasi dari SKPD terkait.

Kendati demikian, lanjut dia, sesuai aturan yang berlaku, SPBU merupakan lembaga penyalur terakhir penjualan BBM dari produsen yaitu Pertamina kepada konsumen. “Artinya sebenarnya kalau dari Peraturan Presiden tersebut tidak untuk dijual kembali,” jelasnya.

Pembelian dengan jeriken, kata dia, sesuai Perpres, itupun sebenarnya hanya diperuntukkan untuk konsumen pengguna sesuai dengan lampiran Perpres no 191 tahun 2014. Adapun rekomendasi yang digunakan sesuai SK BPH No.5 tahun 2012. Pembelian maksimal sesuai rekomendasi dinas setempat. Sementara itu, tujuan dari surat rekomendasi tersebut selain agar penggunaan lebih tepat sasaran juga mempertimbangkan faktor keamanan.(ade)