Warning! Sekolah Tindak Tegas ‘Keluarkan’ Siswa Bermasalah

  • Whatsapp
Warning! Sekolah Tindak Tegas 'Keluarkan' Siswa Bermasalah
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti

PAREPOS.CO.ID, JAKARTA– Pihak sekolah diminta tegas untuk mengambil sikap apabila ada siswa/siswi yang bermasalah harus dikeluarkan. Hal itu demi mengindari kejadian yang tidak diinginkan yakni menimpa para guru. Seperti diketahui, guru SMK swasta tewas ditangan siswanya di Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Belajar dari kasus-kasus seperti itu, Pengamat Pendidikan, Budi Trikorayanto mendesak pihak sekolah untuk menindak tegas para murid yang bermasalah. “Sekolah juga sering tidak tegas dan sayang jika anak dikeluarkan dari sekolah. Jadi pihak sekolah harus tegas,” ujar Budi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin.

Budi juga menyesalkan pemerintah dalam hal ini hukum tidak memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku yang notabene masih di bawah umur. “(Penganiayaan guru berulang) Itu karena selama ini kita terlalu permisif dan tidak pernah menghukum berat mereka dengan alasan masih anak-anak,” kata Budi.

Dia juga meminta harus ada jaminan terhadap para guru demi kenyamanan mengajar. “Guru harus dijamin keamanannya dalam mengajar,” ucap dia. Terpisah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan, tidak boleh ada tindakan kekerasan kepada siapapun. Sebab apabila menyebabkan kematian akan diancam hukuman di atas tujuh tahun.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menegaskan, bahwa hukum harus ditegakkan kepada siapa pun dan semuanya wajib menghormati proses hukum. Karena, pelaku masih berusia anak-anak, maka KPAI akan memastikan bahwa kepolisian menggunakan UU Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

“Karena ada dua kasus kekerasan di pendidikan hingga memakan korban satu guru SMK dan satu siswa di SMP pada wilayah yang sama, yaitu Kecamatan Mapanget di Kota Manado, maka KPAI akan melakukan pengawasan langsung ke dua sekolah itu,” ujar Retno dalam keterangannya kemarin.

Retno menyampaikan, KPAI juga meminta pemerintah provinsi untuk memfasilitasi rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Kota Manado. Pihak Dinas Pendidikan perlu didorong untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan sesuai Permendikbud Nomor 82 Tahun 2019.

Sebab, dinas pendidikan sebagai unsur pemerintah wajib melindungi para guru saat menegakkan aturan di sekolah. Jangan sampai para kepala sekolah dan guru takut menegakkan aturan karena berpotensi menjadi korban kekerasan pihak yang diberikan sanksi.

KPAI juga meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sulawesi Utara untuk memenuhi hak-hak anak pelaku kekerasan. Salah satunya hak rehabilitasi psikologis. Sebab pelaku diduga memiliki masalah pengasuhan akibat orangnya tua bercerai. “Pelaku wajib di rehab tuntas agar tidak mengulangi perbuatannya,” jelasnya.

Seperti diberitakan pelaku penganiayaan berinisial FL (16 tahun). FL menusuk Alexander Valentino Warupangkey (54) yang menjadi guru agamanya dengan 14 tikaman. Korban sempat dibawa ke RSU AURI untuk penanganan medis, namun setelah 10 jam bertahan, korban menghembuskan napas terakhirnya.(FIN/ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *