Parepos http://parepos.co.id www.parepos.co.id Fri, 06 Dec 2019 21:46:17 +0700 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3 169144081 HIPMI Peduli Nasib Pasukan Orange, Ini Tuntutannya http://parepos.co.id/2019/12/hipmi-peduli-nasib-pasukan-orange-ini-tuntutannya/ Fri, 06 Dec 2019 21:46:17 +0000 http://parepos.co.id/?p=233667 PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Wujud kepedulian puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (HIPMI) Parepare, Jumat 6 Desember, melakukan aksi turun kejalan bersama sejumlah pasukan orange atau petugas kebersihan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut penyelesaian tunggakan gaji petugas kebersihan yang sampai hari ini tidak terbayarkan.

Aksi didepan Kantor Walikota Parepare, diterima oleh Sekda Parepare, Iwan Asaad bersama Kepala Inspektorat Husni Syam. Namun, mahasiswa sangat menyayangkan karena mereka hanya menemui mereka dihalaman kantor, tanpa adanya diskusi.
Terlebih, dalam pertemuan tersebut belum ada statment yang jelas diberikan oleh kedua pemangku kebijakan yang mewakili Wali Kota Parepare, Taufan Pawe.

Kepala Inspektorat, Husni Syam hanya terus menyatakan akan melakukan upaya audit secepatnya. Sementara dalam statmentnya juga dikatakan bahwa upaya pemeriksaan ini baru dilakukan seminggu yang lalu, sementara kasus ini telah menjadi sorotan sejak lama.

Senada juga diungkapkan, Sekda Parepare, Iwan Assad yang mengakui persoalan itu adalah ranah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mempunyai kewenangan untuk hal ini setelah menerima hasil pemeriksaan Inspektorat.

Gaji Petugas Kebersihan yang tidak dibayarkan semenjak bulan April oleh Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi tuntutan dari massa aksi sebagai tindak lanjut dari lambannya penanganan kasus ini. Dan petugas kebersihan juga belum menerima kejelasan mengenai gaji mereka.(rls/ade)

]]>
233667
Ratusan Pengurus GOW Ikut Pelatihan IT http://parepos.co.id/2019/12/ratusan-pengurus-gow-ikut-pelatihan-it/ Fri, 06 Dec 2019 15:04:10 +0000 http://parepos.co.id/?p=233664 PAREPOS. CO. ID, MAJENE–Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Majene bersama pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Majene melaksanakan kegiatan pelatihan menggunakan Information Technology (IT).

Pada pembukaan Pelatihan Penggunaan IT bagi pengurus GOW Kabupaten Majene turut dihadiri Kadis PPPA Majene, Hj Riadiah Zakaryah, Ketua GOW Majene, Hj Fatmawati Fahmi serta pemateri dari Bapeda, Afiat Mulwan, ST dan 130 peserta. Acara tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Majene Jum’at, 6 Desember 2019.

Panitia menyampaikan Kegiatan ini diikuti oleh Semua Sekretaris TP. PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Kabupaten Majene yang berjumlahkan sebanyak 130 orang peserta.

Sementara Sambutan Ketua GOW Majene, Dra. Hj. Fatmawati Fahmi, MH, menganggap kegiatan Pelatihan Penggunaan IT bagi Ibu ibu GOW sangat urgent untuk dilaksanakan.

“Mengingat karena sekarang ini kita sudah berada pada era Digitalisasi, yang hampir semua dalam kehidupan kita sudah menggunakan IT, termasuk menggunakan Komputer dan sejenisnya,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dewasa ini undangan atau file yang dikirim sudah banyak yang tidak dalam bentuk fisik, tetapi melainkan sudah dikirim via WA dalam bentuk file PD. Sehingga ini bisa memudahkan dan dapat mengefisienkan waktu.

“Ini adalah suatu kebanggan bagi kami bila seusai pelatihan ini sudah banyak yang dapat menggunakan IT, sehingga akan tercipta tertib administrasi mulai level paling bawah sampai ke level paling atas, karena data yang akan di input betul betul sudah akurat,” jelasnya.

Karena itu seusai kegiatan ini ke depannya pihaknya akan membuatkan Web Site bagi TP. PKK Kabupaten Majene. Tujuannya, agar nantinya semua jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Kabupaten Majene akan dapat ditampilkan secara keseluruhan. (edy)

]]>
233664
Masuk Tiga Besar Angka Pengangguran di Sulsel, Yasser Latief: Memalukan http://parepos.co.id/2019/12/masuk-tiga-besar-angka-pengangguran-di-sulsel-yasser-latief-memalukan/ Fri, 06 Dec 2019 13:13:42 +0000 http://parepos.co.id/?p=233661 PAREPOS.CO.ID, PAREPARE — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) merilis daftar daerah penyumbang terbesar pengangguran terbuka, per Agustus 2019. Diluar ekspektasi, Kota Parepare masuk 3 besar dengan angka pengangguran terbesar. Mencapai 6,42 persen dari total angkatan kerja.

Parepare hanya lebih baik dari Kota Makassar dengan jumlah pengangguran mencapai 10,39 persen, dan Kota Palopo dengan skor 10,32 persen. Persentase pengangguran di Parepare lebih banyak dibanding daerah tetangga seperti Barru ataupun Sidrap. Pinrang bahkan tidak masuk 10 besar penyumbang pengangguran tertinggi.

“Ini hasil yang memalukan. Masa Parepare malah kalah dari daerah lain yang lebih luas dan jumlah penduduknya lebih besar,” kritik Ketua Fraksi NasDem, Yasser Latief.

Karena itu, kata YL, pihaknya selalu meminta Pemkot agar mempermudah investasi. Namun sepertinya diabaikan begitu saja. “Kalau investasi lancar masyarakat juga yang akan menikmati hasilnya. Setidaknya lapangan kerja menjadi terbuka,” tegasnya.

Selama ini, Fraksi NasDem memang paling gencar meminta Pemkot memangkas perizinan yang menyulitkan investasi. NasDem juga ingin agar pajak 10 persen yang dibebankan pada warung, cafe dan usaha kecil lainnya agar ditinjau kembali sebab memberatkan pengusaha kecil.

Pengangguran terbuka sendiri adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau usaha, mereka yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja ataupun mereka yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Presentase yang tinggi pada tiga kota tersebut sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang juga tinggi. (rif/ade)

]]>
233661
Pengangguran Tertinggi di Sulsel, Ini Tiga Daerah di Ajatappareng http://parepos.co.id/2019/12/pengangguran-tertinggi-di-sulsel-ini-tiga-daerah-di-ajatappareng/ Fri, 06 Dec 2019 12:03:59 +0000 http://parepos.co.id/?p=233658 PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tingkat pengangguran terbuka paling tinggi per Agustus 2019 menunjukkan presentase dari setiap daerah. Tercatat ada sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Sulsel yang masuk kategori tingkat pengangguran terbuka paling tinggi.

Tiga diantaranya berada diwilayah Ajatappareng, diantaranya Kota Parepare sebanyak 6,42 persen disusul Kabupaten Barru 5,79 persen dan Kabupaten Sidrap 4,75 persen. Sedangkan tujuh daerah lainnya yakni, Kota Makassar dengan tingkat pengangguran tertinggi mencapai 10,39 persen, disusul Kota Palopo 10,32
persen, Kabupaten Pangkep 5,41 persen, Kabupaten Gowa 4,87 persen,
Kabupaten Luwu 4,66 persen dan Kabupaten Takalar 4,13 persen.

Kepala BPS Sulawesi Selatan, Yos Rudiansyah, membenarkan, terkait hasil data tersebut. Penyebab utama usaha sendiri atau sebagai buruh disaat pertanian mengalami kemarau. “Data yang terlihat ini benar dari BPS, mereka bekerja disektor transportasi misal ojek atau jasa administrasi pemerintahan, misal di desa ataupun jasa kesehatan, misal pijat refleksi. Dan paling dominan pengangguran tamatan SMK,”katanya.(ade)

Selengkapnya: Baca Harian Parepos edisi, Ajatappareng Pos, Sabtu 7 Desember 2019.

]]>
233658
Dishub Polman Target PAD 2020 Capai Rp 2 Miliar http://parepos.co.id/2019/12/dishub-polman-target-pad-2020-capai-rp-2-miliar/ Fri, 06 Dec 2019 09:17:07 +0000 http://parepos.co.id/?p=233652 PAREPOS.CO.ID,POLMAN — Target capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun 2020 mencapai Rp 2 Miliar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polman, Akhsan Amrullah menuturkan, awalnya Dishub Polman menargetkan hanya Rp1,5 miliar, namun setelah pembahasan anggaran bersama DPRD Polman target tersebut naik menjadi Rp 2 miliar.

” Iya target awal kami hanya Rp1,5 miliar pertahun, tapi pada saat pembahasan bersama dengan DPRD mereka meminta agar target PAD kami ditambah menjadi Rp 2 miliar. Meskipun target tersebut cukup besar dari yang kami targetkan, namun kami tetap optimis bisa mencapai target tersebut,”ujar Akhsan Amrullah yang ditemui Parepos Online, Jumat 6 Desember, diruang kerjanya.

Akhsan menyampaikan, target penyumbang PAD Dishub Polman yang paling banyak saat ini yakni pengelolaan parkir di RSUD Polewali dengan pencapaian target Rp 960 juta pertahun. Sementara pendapatan parkir lainnya bersumber dari parkir di beberapa pasar yakni di pasar sentral, pasar wonomulyo, dan pasar baru Polewali yang menyumbangkan pendapatan kurang dari sepuluh juta rupiah perbulan.

“Kta akan usahakan mencapai target yang sudah ditetapkan ini, kemungkinan kita akan mempihak ketigakan beberapa pengelolaan parkir dibeberapa tempat lainnya termasuk di RS Pratama Wonomulyo jika sudah difungsikan,”kata Akhsan.

Mantan Kasat Pol PP ini mengakui jika masih ada sering lolos pada pengelolaan parkir, namun ia berjanji akan terus melakukan perbaikan dan berusaha dengan keras mencapai target tersebut. Dishub kini masih terkendala dengan SDM dan banyak petugas parkir yang tidak betah menjadi petugas, sehingga pegawai parkir selalu berganti-ganti.

Ditambahkannya, salah satu sektor PAD tambahan Dishub Polman yakni pada saat event seperti PIPAF dan event lainnya yang dilaksanakan oleh Pemkab Polman. “Tahun ini di PIPAF menyumbang PAD untuk parkir itu Rp 30 juta selama PIPAF berlangsung,” jelasnya.(win/ade)

]]>
233652
Amankan Pengunjuk Rasa di Depan Mapolrestabes Makassar, Ini Penjelasan Kabid Humas Polda Sulsel http://parepos.co.id/2019/12/amankan-pengunjuk-rasa-di-depan-mapolrestabes-makassar-ini-penjelasan-kabid-humas-polda-sulsel/ Fri, 06 Dec 2019 08:16:44 +0000 http://parepos.co.id/?p=233649 PAREPOS.CO.ID,MAKASSAR– Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Irjen Pol Ibrahim Tompo memberi penjelasan soal tindakan aparat Polrestabes Makassar saat aksi unjuk rasa dari Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI), Rabu 4 Desember, di depan Mako Polrestabes Makassar. Dalam aksi itu, polisi mengamankan beberapa orang aktivis mahasiswa.

Menurut Kabid Humas Polda Sulsel tindakan aparat Polrestabes Makassar tersebut merupakan prosedur dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan menegakkan aturan tentang batasan untuk melakukan unjuk rasa. “Karena itu bagian hal-hal yang dilarang dalam UU Nomor 9 tahun 1998 yaitu aitu ada kewajiban dalam pasal 6 harus menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Tidak boleh melakukan upaya penutupan jalan yang berakibat terganggunya aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, langkah aparat Polrestabes Makassar tersebut juga merupakan upaya edukasi terhadap saudara-saudara kita yang biasanya melakukan unjuk rasa melewati batas aturan, agar nantinya menyadari untuk menjaga privasi publik/masyarakat yang lain yang juga membutuhkan kenyaman sosial, dan tidak terganggu dalam menggunakan fasilitas umum, dan langkah Kapolrestabes ini diapresiasi oleh Pimpinan Polda Sulsel terkait upaya penertiban pelaksanaan unjuk rasa yang mengganggu aktivitas masyarakat.

“Jadi aturan untuk larangan menutup jalan, bukan larangan berdemo, apalagi jalur Jl. Ahmad Yani adalah urat nadi aktivitas masyarakat Makassar, baik untuk kegiatan perekonomian maupun yang berkaitan dengan aktiftas masyarakat lainnya ,” kata Kabid Humas Polda Sulsel, Jumat 6 Desember, melalui rilis resminya.

Ditambahkannya, sebenarnya beberapa batasan-batasan tentang aturan unjuk rasa tersebut sudah disosialisasikan secara luas ke masyarakata melalui maklumat Kapolrestabes Makassar. “Olehnya itu saya mengajak masyarakat untuk mendukung maklumat tersebut demi menjaga ketertiban dan menciptakan kenyamanan dalam lingkungan sosial, tindakan mengamankan pengunjuk rasa yng dilakukan oleh Kapolrestabes Makassar merupakan prosedur untuk menciptakan ketertiban umum dan menegakkan aturan tentang batasan untuk melakukan unjuk rasa sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 tersebut, “jelas Kabid Humas Polda Sulsel.(rls/ade)

]]>
233649
KPK Panggil Empat Anggota DPRD Polman, Diduga Karena Ini http://parepos.co.id/2019/12/kpk-panggil-empat-anggota-dprd-polman-diduga-karena-ini/ Fri, 06 Dec 2019 06:19:36 +0000 http://parepos.co.id/?p=233643 PAREPOS.CO.ID,POLMAN— Empat anggota DPRD Polman dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, untuk dimintai keterangannya terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi. Dugaan tersebut terkait upaya-upaya memuluskan pengesahan APBD Polman 2014-2019. Pemanggilan akan empat anggota DPRD tersebut dibenarkan salah seorang anggota dewan yang berinisial FR.

FR mengakui, dirinya sudah dua kali diperiksa dan diminta klarifikasi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta bersama tiga legislator lainnya yakni RA, AR dan AA. Namun ia tidak menyebutkan secara spesifik apa klarifikasi KPK tersebut. “Hanya diminta klarifikasi dan keterangan saja. Apalagi semuanya masih dalam proses, tunggu saja kalau sudah tuntas karena ini masih berproses,”ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Pemanggilan oleh KPK, kata FR, diawali surat pemanggilan ke DPRD sehingga dilanjutkan dengan memenuhi panggilan KPK tersebut. “Iya pasti ada surat masuk terlebih dahulu, itu karena nda mungkin kami tahu ada pemanggilan kalau tidak ada surat masuk ke kantor,”katanya.

Terpisah Sekwan DPRD Polman, Abd Jalal Tahir saat dikonfirmasi mengungkapkan, jika dirinya tidak mengetahui sama sekali adanya anggota DPRD Polman dipanggil KPK. Bahkan, kata dia, suratnya pun tidak ada yang masuk. “Tidak ada informasi, baru saya dengar itu, teman-teman juga tidak ada yang tahu, karena kalau ada surat pasti ditahu sebab surat akan sampai di bagian umum baru diteruskan kemana surat itu,” kata Abd Jalal Tahir.

Sementara itu, Koordinator Pencegahan KPK RI Perwakilan Sulbar, Mohammad Janattan saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan itu mengatakan, pihaknya tidak monitor terkait pemeriksaan itu. Biasanya kalau pemeriksaan tidak dilibatkan, tapi kalau pemeriksaan LHKPN atau gratifikasi itu harusnya di pencegahan dulu. “Berarti ini ranahnya Divisi Penindakan kalau seperti ini, karena kita sifatnya single wan man show,” kata Jonathan. Terkait pemeriksaan anggota DPRD, dirinya tidak tau terkait apa pemeriksaan itu. “Terkait pemanggilan anggota DPRD Polman ini kita kurang faham,”singkatnya. Pemanggilan tersebut sendiri, dilakukan pada 28 November 2019, lalu.(win/ade)

]]>
233643
Sambut Hari Juang TNI AD, Kodim Polmas Gelar Karya Bakti http://parepos.co.id/2019/12/sambut-hari-juang-tni-ad-kodim-polmas-gelar-karya-bakti/ Fri, 06 Dec 2019 04:00:00 +0000 http://parepos.co.id/?p=233639 PAREPOS.CO.ID,POLMAN — Menyambut Hari Juang TNI Angkatan Darat Tahun 2019, Anggota Kodim 1402/Polmas bersama masyarakat menggelar karya bakti pembersihan lingkungan dan Tempat Pemakaman Umum di Desa Pasing, Kecamatan Matakali, Polman, Jumat 6 Desember 2019.

Komandan Kodim (Dandim) 1402/Polmas Letkol Arh Hari Purnomo, S. Hub.Int., M. Han mengatakan bahwa kegiatan sosial ini dilaksanakan untuk menyambut hari bersejarah TNI AD salah satunya pembersihan lingkungan.

“Kodim 1402/Polmas serta Koramil jajaran berusaha semaksimal mungkin dan selalu siap membantu masyarakat, karena dengan adanya kegiatan seperti ini akan tercipta rasa kebersamaan, kepedulian dan saling menjaga demi tercapainya kemanunggalan TNI dengan Rakyat,” ungkapnya.

Dandim mengakui, karya bakti merupakan budaya gotong royong dimana TNI bahu-membahu dengan seluruh unsur masyarakat bersama-sama dalam rangka mempererat hubungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan komponen bangsa.(*/ade)

]]>
233639
Sinergitas Polri, Budi Susanto: Bukan Zamannya ‘Alergi’ ke Media http://parepos.co.id/2019/12/sinergitas-polri-budi-susanto-bukan-zamannya-alergi-ke-media/ Fri, 06 Dec 2019 02:46:15 +0000 http://parepos.co.id/?p=233636 PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Kapolres Parepare bersama Wakapolres dan sejumlah perwira menggelar silaturahmi dengan sejumlah awak media yang bertugas di wilayah Polres Kota Parepare, di Teras Empang, Kecamatan Bacukiki Barat, kemarin. Dalam pertemuan yang untuk kali pertama dilaksanakan sejak pergantian pimpinan di Mapolres Parepare.

Kapolres Parepare, AKBP Budi Susanto mengatakan, pihak kepolisian denga jurnalis layaknya simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Pasalnya, kata dia, kerja-kerja kepolisian tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya media.  “Saya sangat berterima kasih dengan teman-teman wartawan menjalin silaturahim dengan kami. Kerja kami sangat membutuhkan media, begitu pula sebaliknya, khususnya dalam hal pemberitaan,”ujarnya.

Menurutnya, pers membutuhkan data untuk pemberitaan, sementara informasi yang dimiliki polisi atau kinerja dan keberhasilan juga perlu dipublikasikan atau disampaikan ke masyarakat, makanya ini seperti simbiosis mutualisme.
Dalam kegiatan silaturahmi tersebut, para wartawan baik dari media cetak, elektronik menyempatkan saling bertukar pikiran tentang apa yang saat ini terjadi di Kota Parepare, yang diselingi dengan candaan.

Sehingga, suasana dalam diskusi terasa hangat dan kekeluargaan. “Kami sangat mengharapkan sinergitas dengan awak media, kami juga akan berusaha untuk mengoptimalkan kembali Humas Polres Parepare, agar teman-teman dapat dimudahkan dalam mengkonfirmasi berita. Bukan lagi zamanya polisi alergi dengan media,” kata AKBP Budi Susanto.

Salah satu perwakilan media, Rusli Djafar mengapresiasi langkah yang diambil Kapolres Parepare untuk menjalin silaturahmi dengan wartawan yang ada di Kota Parepare. “Mewakili tema-teman, kami sangat berterima kasih atas silaturahmi ini. Semoga pertemuan ini dapat menjadikan kerjasama antara Polres Parepare dan wartawan lebih solid lagi,” harapnya.Nampak hadir mendampingi Kapolres yakni Wakapolres Parepare, Kabag Ops, Kasat Intel dan Kasat Reskrim.(mat)

]]>
233636
Samsat Parepare Kejar Target Rp 200 Juta Perhari, Ini Sasarannya http://parepos.co.id/2019/12/samsat-parepare-kejar-target-rp-200-juta-perhari-ini-sasarannya/ Fri, 06 Dec 2019 02:30:34 +0000 http://parepos.co.id/?p=233633 PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota
Parepare terus melakukan razia untuk ‘mengejar’ para penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB).  Seperti yang terlihat di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, kemarin. Petugas UPT Samsat dibekap oleh personel Satuan Lantas (Satlantas) Polres Parepare menjaring para pengendara yang pajak kendaraannya tidak diperpanjang.

Sekitar 20 hingga 30 unit kendaraan yang berhasil terjaring dalam seharinya jika dirata-ratakan. Dokumen berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) disita untuk dilakukan pembayaran tunggakan dan perpanjangan pajak. Razia tersebut memberikan trend positif terhadap pemasukan pajak kendaraan, terutama pencapaian target.

Dalam razia tersebut, kendaraan roda dua yang mendominasi tunggakan PKB. Bahkan ada pengendara yang sejak tahun 2011 pajaknya sudah kedaluwarsa. Kasubag Tata Usaha UPT Samsat Parepare, Jusmiarto mengatakan, razia tersebut sebagai upaya pencapaian target realisasi pajak kendaraan bermotor tahun anggaran 2019.  “Ini kita bersama mitra pihak kepolisian dan jasa raharja turun untuk memberikan informasi kepada masyarakat, tentang kewajiban mereka membayar pajak kendaraan,” katanya.

Dia menyebutkan, sekitar 60 kendaraan yang terjaring karena menunggak pajak kendaraannya selama tiga hari pelaksanaan razia di sejumlah titik berbeda.  “Kalau tiga hari ini, jika dirata-ratakan kendaraan yang ditemukan pajaknya mati ada 20 unit kendaraan yang didominasi roda dua (R2),” jelasnya.
Dia juga mengklaim jika Samsat Parepare over target setiap harinya. “Target yang kita capai lampaui target setiap harinya, itu ada sekitar Rp200 juta perharinya baik pajak kendaraan bermotor (PKB) maupun Bea Balin Nama (BBN),” ujarnya.

Selain roda dua, juga banyak truk yang menunggak pajaknya. “Razia yang kita lakukan bersama mitra kepolisian dan jasa raharja untuk memberikan peringatan dan efek jera kepada wajib pajak yang belum melunasi PKB,” jelasnya.
Kasi Pendataan dan Penagihan UPT Samsat Parepare, Ahmuddin menambahkan, razia yang dilakukan memberikan hasil yang positif.

“Trendnya positif karena mereka antusias membayar pajak kendaraannya,” kata Ahmuddin.
Ahmuddin juga menjelaskan, razia ini selain sebagai bentuk memberikan peringatan, juga sebagai upaya sosialisasi kepada wajib pajak bahwa pajak kendaraan bermotor tidak berlaku selama lima tahun, tapi setiap tahunnya diperpanjang atau dibayar.  “Masih banyak juga wajib pajak mengira kalau pajak kendaraan itu berlaku lima tahun. Yang lima tahun itu hanya plat, tapi kalau pajaknya dibayar setiap tahun,” pungkas Ahmuddin. (ana)

]]>
233633