Hukum dan Kriminal

Kasus OTT Tarik Ulur, Kapolres Parepare: Ditangani Secara Detail

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE –Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret eks kelompok kerja (Pokja) di Unit Lelang Pengadaan (ULP) Parepare tahun 2018, lalu tak kunjung selesai. Bahkan, berkas perkara masih tarik ulur antara Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare.

Kapolres Parepare, AKBP Budi Susanto mengatakan, kasus OTT yang ditangani pihaknya harus sangat detail dan berhati-hati.  “Untuk OTT memang ini masih sedikit tarik ulur. Bukannya kami tidak ada kesepakatan, karena sifat dari OTT ini, kalau orang melihat dari kerugian negara sangat kecil. Hanya saja ini merupakan pintu masuk untuk tindak pidana korupsi. Jadi kita tangani sedetail mungkin dan berhati-hati karena kepolisian tidak mungkin melakukannya sendiri,” jelas AKBP Budi Susanto, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pihaknya masih melengkapi berkas kasus OTT hingga P-21 (dinyatakan lengkap). Hanya saja belum ada petunjuk dari Kejari untuk menggali fakta setelah berkas dari Polres Parepare diajukan. “Karena ada mekanisme hukumnya dan kami tidak mau ini berasal dari kami saja. Kalau memang ada forum terbuka untuk bisa digelar mungkin dari Kejaksaan dan Polres bisa duduk bersama untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang jelas kami berusaha melengkapi berkas tersebut hingga P-21,” ujarnya.

Loading...

Kapolres mengungkapkan, petunjuk dari kejaksaan harus diperbaharui lagi, diperintahkan untuk mencari dan menggali fakta sehingga menimbulkan bukti baru lagi. “Tapi sampai saat ini kami belum mendapat petunjuk lagi dari kejaksaan setelah berkas ini diajukan,” katanya. Dia mengungkapkan masih melihat prospek ke depan kasus OTT ini, dan kasus tersebut tetap harus bergulir, meski kerugian negara terbilang sedikit.

Tidak hanya itu, kata Kapolres, tidak akan mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) pada kasus tersebut. “Kami masih melihat prospek ke depannya dulu, yang jelas kasus tetap harus bergulir, meski kerugian negara kecil. Tapi masalahnya bukan berada di kita. Dan kami tidak bisa SP3-kan kasus tersebut. Tapi, meski harus dilakukan, kejaksaan harus membahas hal itu bersama kami,” harap AKBP Budi Susanto. (mat)

Loading...
Loading...

TRENDING

To Top