Metro Pare

Honor TPH DLH tak Terbayar, Walikota Parepare Sanksi Anak Buah

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE — Honor atau gaji 29 Tenaga Pekerja Harian (TPH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang belum terbayar selam 9 bulan, sedikit menemui titik terang. Pasalnya, Walikota Parepare Taufan Pawe menjanjikan akan membayar honor tersebut apabila payung hukumnya sudah ada dan segera akan memulihkan kedudukan 29 TPH itu.

Walikota berdalih, persoalan tersebut muncul akibat dari kesalahan anak buahnya yang bertugas sebagai Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan pada kantor DLH. Orang itu dianggap sebagai biang karena tidak menyampaikan SK revisi kepada 29 TPH yang diputus kontrak. Walikota menginstruksikan menjatuhkan sanksi kepada anak buahnya itu. “Faktanya sesuai pemeriksaan inspektorat, justru kepala bidangnya yang datang mengambil SK pemberhentian itu ke kepala dinas. Tapi 29 TPH itu mengaku tidak menerima SK pemberhentian, sehingga masih terus bekerja,” terangnya saat memberi keterangan pada sejumlah awak media, Kamis, 12 Desember 2019.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan, Faisal mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada 29 TPH itu. Namun TPH itu tetap masuk bekerja seperti biasa. Ia juga berdalih, ada solusi yang diberikan oleh Kepala Dinas DLH, Syamsuddin Taha kepada para petugas itu. “Diberitahukan ji, cuma mungkin pak Kadis itu beri solusi kepada anggota tentang penggajiannya,” ujarnya

Loading...

Faisal bahkan mengaku telah memanggil TPH tersebut saat pertama kali SK pemberhentian tersebut keluar, sampai para TPH tidak menerima nasibnya dikeluarkan tanpa alasan yang jelas. “Bahkan kita sudah panggil mereka saat pertama keluar SK itu, tapi mereka tidak terima dan bertanya apa kesalahannya. Menurut pak Kadis, karena faktor kinerja sehingga kontrak tidak dilanjutkan,” jelas dia

Faisal mengurai pada saat itu SK pemberhentian yang diterimanya dari Kadis DLH langsung dikabarkan kepada TPH. Malam itu kata dia, setelah menerima SK dari Kepala DLH, esok hari langsung mengabari kepada 29 TPH. “Dan mereka saya panggil ke kantor perlihatkan SK pemberhentian tersebut. Mereka semua heran dan bertanya-tanya, kenapa langsung ada SK begitu,” sambungnya.

Selang beberapa hari kemudian sambung Faisal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggandakan SK itu untuk di bagikan dan disampaikan kepada yang bersangkutan. Hingga, para TPH itu mendatangi kantor DPRD mempertanyakan nasib mereka. “Anak-anak datang ke Dewan, cuma DPRD waktu itu bilang, ini yang lama tetap dikasi kerja, nanti kita carikan solusi bagaimana yang baru, bisa dibikinkan anggaran baru di perubahan,” tukasnya

Sebelumnya 29 TPH menyegel kantor DLH karena kesal gajinya tidak dibayar yang berdampak pada terganggunya pelayanan kebersihan. Berdasarkan SK kepala DLH, 29 TPH tersebut diakui telah diberhentikan terhitung sejak April 2019. Namun anehnya, mereka tetap masuk bekerja. Saat bersamaan dengan itu Kadis DLH juga mengeluarkan SK pengganti untuk 29 TPH baru. Namun TPH pengganti itu tidak pernah melaksanakan tugas. Para TPH yang diberhentikan itu, terdiri dari pembersih jalan, pekerja sampah mobil, pekerja selokan, dan supir. (wal)

Loading...
Loading...

TRENDING

To Top