Pendidikan

Wacanakan Evaluasi UAN, Ini Kata Mendikbud Nadiem Makarim

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA– Pemerintah diminta mengevaluasi pelaksanaan ujian akhir nasional (UAN) sebagai satu-satunya instrumen kelulusan. Hal itu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi pembangunan wilayah dan infrastruktur.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) belum terpenuhi di semua sekolah diseluruh Indonesia.

“Sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi kembali UAN. Pemerintah juga harus menggunakan berbagai instrumen untuk menentukan kelulusan peserta didik dengan mempertimbangkan berbagai aspek” kata Said, kemarin.

Untuk itu, Said meminta pemerintah fokus memenuhi standar nasional pendidikan agar evaluasi proses belajar peserta didik dapat dilakukan secara nasional. Sehingga, evaluasi proses belajar peserta didik dapat dilakukan secara nasional.

“Berbagai instrumen kelulusan dapat dikombinasikan dalam bentuk pembobotan kelulusan. Misalnya, ujian oleh guru di sekolah dengan supervisi pemerintah pusat dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan UAN,” terangnya.

Said menuturkan ujian yang dilakukan oleh guru di sekolah menempati bobot penilaian lebih tinggi ketimbang UAN. Utamanya, bagi sekolah yang belum sesuai standar nasional pendidikan.

“Maka, Kementerian Pendidikan harus menentukan grade tiap sekolah, sebagaimana menentukan grade di jenjang pendidikan tinggi,” ujarnya

Said menuturkan, ketimpangan antar sekolah masih terjadi karena belum terpenuhinya standar nasional pendidikan, berbagai instrumen kelulusan dapat dikombinasikan dalam pembobotan kelulusan, antara ulangan oleh guru di sekolah yang bersangkutan dengan supervisi pemerintah pusat dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan UAN.

“Ulangan oleh guru di sekolah harusnya menempati bobot penilaian lebih tinggi ketimbang UAN yang dirancang oleh Kemendikbud. Maka, Kemendikbud harus menentukan grade untuk tiap tiap sekolah, sebagaimana Kementrian Pendidikan menentukan grade di jenjang pendidikan tinggi,” tuturnya.

Said menjelaskan, Indonesia memiliki Sistem Pendidikan Nasional (SPN) sejak 2003. Namun UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN tidak menyebutkan UAN. Pasal 1 ayat 21 UU SPN mengatur soal evaluasi pendidikan.

“Bahkan di dalam SPN, masyarakat diberikan hak dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program pendidikan,” katanya.

Said juga menyebut, program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan juga mesti dievaluasi. Evaluasi hasil belajar peserta didik cuma sebagian dari kegiatan evaluasi pendidikan secara keseluruhan.

“Teramat jelas diatur dalam Pasal 58 ayat 2 UU SPN, ada banyak kegiatan evaluasi, selain evaluasi hasil belajar peserta didik,” ujarnya.

Selain itu, DPR juga perlu memastikan, serta mengevaluasi Peraturan Pemerintah tentang evaluasi dan standar nasional pendidikan telah dibuat dan dilaksanakan sejalan dengan maksud SPN. Terutama, dari aspek semangat, asas dan prinsip-prinsipnya.

“Berpijak atas ketentuan ini, maka ada implementasi pendidikan nasional yang tidak nyambung. Standar nasional pendidikannya belum terpenuhi disemua sekolah, tetapi pelaksanaan evaluasinya yang ditentukan dalam UAN diberlakukan nasional,” ucapnya.

Loading...

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Komarudin meminta, Nadiem melakukan deregulasi, seperti menghapus Ujian Nasional (UN). Menurutnya, keberadaan Ujian Nasional yang dinilai membelenggu guru selama ini.

“Di antara deregulasi itu adalah hilangkan Ujian Nasional atau UN,” katanya.

Menurut Komarudin, UN telah menjadi salah satu penyebab terbelenggunya kebebasan guru mengajar, bahkan mengekang kreativitas mengajar guru.

“Semua menjadi drill, mengarah pada drill baik di sekolah dan terutama Bimbingan Belajar atau Bimbel. Jadi hapuskan saja UN tanpa ragu, ” tegasnya.

Komarudin menerangkan, bahwa sejumlah dampak negatif UN. Di antaranya menggiring proses belajar pada drill, tidak mengembangkan kreativitas dan inovasi.

“Peserta didik berlomba-lomba untuk meraih nilai tinggi dengan ikut Bimbel, bahkan tidak sedikit yang berusaha mendapatkan bocoran jawaban melalui Bimbel ini,” terangnya.

Dia mengusulkan, alternatif pengganti UN adalah Ujian Sekolah. Serahkan ujian akhir pada sekolah, dan penentunya adalah guru dan kepala sekolah.

“Ujian yang benar-benar memperlihatkan kemampuan asli peserta didik. Jadi penilaian otentik sepanjang waktu belajar. Namun jika masih setengah hati UN dihapus saya menggagas UN digelar secara berkeadilan,” jelasnya.

Pemerhati Pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas),Indra Charismiadji mengaku setuju jika UN dihapus. Menurutnya, keberadaannya yang sudah minim manfaat dan banyak merugikan siswa dan guru.

“UN tidak mampu mengukur kemampuan siswa secara utuh. Jika di ibaratkan, UN bagaikan timbangan rusak,” ujarnya.

Indra menuturkan, di era revolusi 4.0 harusnya siswa lebih diajarkan pada kemampuan yang terkenal disebut 4C, yakni kemampuan berpikir kritis (critical thinking), kreativitas (creativity), kerja sama atau kolaborasi (collaboration) dan kemampuan komunikasi (communication).

“Pendidikan di era revolusi 4.0 itu membentuk siswa kreatif dan berpikir kritis, supaya membentuk siswa mempunyai kemampuan 4 C,” katanya.

Menanggapi semua itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan, masih akan mengkaji kebijakan soal Ujian Nasional (UN). Namun, ia belum menjelaskan secara detail soal pengkajian yang dilakukannya. “Sedang kami kaji. Ditunggu kabarnya,” kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan, salah satu arahan dari Presiden Joko Widodo adalah menciptakan link and match, antara sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia industri. Untuk itu, perlu dilakukan deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi termasuk pendidik.

“Platformnya kita sebut merdeka belajar, merdeka untuk lembaga, guru, dan murid mahasiswa. Ini step pertama,” tuturnya.

Nadiem juga berencana, ingin menyederhanakan kurikulum agar lebih disesuaikan dengan kondisi saat ini. Terlebih lagi, penilaian yang selama ini dilakukan juga perlu disederhanakan agar beralih ke kompetensi bukan hanya menghafalkan informasi.

“Yang terpenting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik, dan uga unit pendidik dalam jenjang SD sampai dengan SMA. Sebab, hal itu adalah kunci dari fokus aktivitas Kemendikbud, dan diarahkan kepada pelatihan dan peningkatan seorang pendidik,” pungkasnya.(FIN/*)

Loading...

TRENDING

To Top