Nasional

Proyek Pengadaan Barang dan Jasa, Kejagung Tuai Sorotan

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA– Kejaksaan Agung kini sedang disorot. Ini setelah ditemukan ada enam item proyek pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan sarana dan prasarana intelijen anggaran 2019 dilakukan tanpa proses tender alias Penunjukkan Langsung (PL). Nilainya cukup fantastis Rp 899,5 Miliar. Korps Adhyaksa membenarkan proyek tersebut tidak melalui tender. Alasannya sudah sesuai aturan yang berlaku. “Sampai saat ini enam proyek itu masih berjalan kok,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri SH MH saat dikonfirmasi FIN, di Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengaku menemukan adanya kejanggalan dalam enam proyek pengadaan barang dan jasa yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung. Dalam akun Twitter pribadinya pada 11 November 2019, @Masinton menulis: “Saya sedang memantau enam proyek pengadaan di Kejaksaan Agung RI dengan PENUNJUKAN LANGSUNG (tanpa tender) dalam jumlah besar Rp 899,5 miliar.”

Keenam proyek Kejaksaan Agung yang dicurigai tidak melalui proses tender adalah pengadaan perangkat operasi intelijen dengan pagu anggaran Rp73 miliar; pengadaan peralatan counter surveilance tahap III pagu anggaran Rp379,8 miliar; pengadaan peralatan pengoptimalan kemampuan monitoring centre Kejaksaan Agung pagu anggaran Rp182 miliar; pengadaan sistem monitoring dan analisis siber pagu anggaran Rp107,8 miliar; pengadaan perangkat analisis digital siber dan persandian pagu anggaran Rp106,8 miliar, dan pengadaan peralatan dan sistem manajemen informasi DPO dengan pagu anggaran Rp49,3 miliar.

Ada perusahaan swasta yang ditunjuk langsung untuk menggarap enam proyek tersebut. Informasinya perusahaanitu beralamat di sebuah ruko di kawasan Jakarta Pusat. Namun, setelah ditelusuri, menurut Masinton, ruko ternyata sudah kosong. Pagu anggaran untuk menggarap enam proyek bernilai Rp899,5 miliar tersebut berasal dari APBN 2019 Kejaksaan Agung. Masinton menyebut, ada sejumlah regulasi yang harus diikuti Kejaksaan Agung apabila ingin melakukan pengadaan tender. Versi Masinton, aturan penunjukan langsung tertuang dalam di Perpres Nomor 16/2018. Selain itu, spesifikasi barangnya juga diatur dengan Permenkeu Nomor 106/PMK.06/2013.

“Kami mempersilakan masyarakat untuk ikut mengawasi proses pengadaan barang di Kejaksaan Agung. Selama ini proses pengadaan barang di lingkungan Kejaksaan Agung sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” jelas Mukri. Dia mengoreksi pernyataan Masinton tentang penunjukan langsung diatur di dalam Permenkeu. “Sebagaimana diketahui, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018. Sedangkan untuk Penunjukan Langsung diatur dalam Pasal 38 ayat 4,” imbuhnya.

Kemudian, Pasal 38 ayat 4 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu. “Nah, Keadaan tertentu yang dimaksud sesuai Pasal 38 ayat 5 huruf (b) adalah barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara. Meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Selanjutnya, kata Mukri, Pasal 9 ayat 1 huruf (n) angka (1) Perpres yang sama juga mengatur bahwa Pengguna Anggaran (PA) berwenang menetapan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000. “Penunjukan langsung juga berdasarkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, Point ke 3.2.1 huruf a pada ayat (2). Ini memuat hal yang sama persis dengan Pasal 38 ayat 5 huruf (b) Perpres Nomor 16 tahun 2018,” ucapnya.

Sebelum proyek pengadaan itu dilakukan, Kejaksaan Agung telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada LKPP. Lembaga itu kemudian mengeluarkan dua rekomendasi tentang Penunjukan Langsung terhadap enam proyek pengadaan tersebut. Dua rekomendasi LKPP itu adalah Nomor 5214/D.4.1/05/2019 perihal Tanggapan dan rekomendasi Nomor 3367/D.4.1/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Jawaban Permohonan Rekomendasi.

Mukri menjelaskan, metode pelaksanaan penunjukan langsung tersebut juga dilakukan melalui aplikasi LPSE (online) dan verifikasi penyedia dilakukan melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang dikelola LKPP. “SIKAP merupakan subsistem dari sistem pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk mengelola data atau informasi mengenai riwayat kinerja dan data kualifikasi penyedia barang dan jasa yang dikembangkan oleh LKPP agar pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat,” ucapnya.

“Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, cuitan Pak Masinton yang mengatakan tentang pengadaan barang dan jasa enam kegiatan di Kejaksaan Agung tahun anggaran 2019 tanpa proses tender adalah benar. Akan tetapi kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung (PL). Tentu sudah sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018,” tutupnya.

Menanggapi hal itu, Korodinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Kejaksaan Agung transparan dalam pengadaan barang dan jasa. Termasuk alat atau item yang digunakan untuk kepentingan intelijen. Menurutnya, dengan Kejaksaan Agung tertutup soal item intelijen apa saja yang ada dalam pengadaan, akan menimbulkan kecurigaan banyak pihak. “Buka saja item yang diadakan. Tidak perlu dirahasiakan. Sebab bisa menimbulkan kecurigaan dan dugaan monopoli dalam penunjukan langsung. “Jika bicara alat sadap, KPK punya. Ssemua orang tahu. Jadi kejaksaan sudah seharusnya terbuka. Jangan ditutup-tutupi,” tegas Boyamin kepada FIN di Jakarta.(FIN/ade)

TRENDING

To Top