Ekonomi

Pertamini Menjamur di Pinrang, Ini Penjelasan Pertamina

PAREPOS.CO.ID, PINRANG– Pompa Bensin Mini (Pertamini) atau penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran dengan sistem digital kini kian menjamur di Kabupaten Pinrang. Kian menjamurnya usaha tersebut, menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, keberadaan Pertamini dinilai ilegal karena belum ada aturan yang memperbolehkan BBM dijual secara eceran. “Tidak ada izin untuk mendirikan Pertamini. Itu inisiatif sendiri. Dari pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin,” kata Kadis Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Mineral (Perindagem) Kabupaten Pinrang, Hartono Mekka, kemarin.

Hartono pun berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, sebelum dilakukan penertiban. Unit Manager Communication dan CSR Marketing Operation Region (MOR) VII Pertamina, Hatim Ilwan menjelaskan, Pertamini bukan bagian dari jalur distribusi Pertamina. Juga bukan outlet Pertamina. Sedangkan untuk pengawasan pendistribusian BBM di luar lembaga penyalur Pertamina, menjadi kewenangan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

Loading...

Dalam pelaksanaannya, kata Hatim, BPH Migas dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Peraturan terkait pendistribusian BBM subsidi dan penugasan tidak membenarkan adanya pembelian BBM di SPBU untuk dijual kembali melalui Pertamini atau pengecer.

Terkait pembelian dengan wadah jeriken dan sejenisnya hanya bisa dilakukan di SPBU, itupun untuk konsumen pengguna langsung seperti petani, nelayan dan usaha mikro yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari instansi berwenang sesuai ketentuan yg diatur dalam lampiran Perpres 191 tahun 2014.

Sementara tata cara pemberian surat rekomendasi diatur dalam Peraturan BPH Migas No. 5 tahun 2012. Terpisah, Direktur Lapanrita Center, Abd Rasyid Panrita, menilai sering melihat pembelian BBM di SPBU Maccorawalie menggunakan jeriken padahal itu dilarang. “Saya pernah menemukan ada masyarakat yang membeli BBM menggunakan jeriken dengan rekomendasi dari dinas pertanian.

Tapi, ternyata BBM tersebut larinya ke Pertamini, bahkan sampai 2-3 kali bolak balik dengan orang yang sama,” ungkapnya. Ia pun menambahkan, ada juga pembelian menggunakan rekomendasi dari dinas pertanian, tapi ternyata dijual ke kontraktor eskavator. “Ini kan melanggar, sehingga perlu ditertibkan,” tegasnya. (mnr/ade)

Loading...

TRENDING

To Top