Sulawesi Barat

Pembahasan Alot, Eksekutif dan Legislatif Sepakat RAPBD 2020

PAREPOS. CO. ID, MAJENE–Setelah melalui pembahasan yang alot antara pihak eksekutif dan legislatif, RAPBD tahun 2020 akhirnya menemui titik terang. Itu ditandai dalam rapat paripurna penandatanganan kesepahaman bersama antara Buparti Majene, Fahmi Massiara dengan Ketua DPRD, Salmawati Djamado terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020, berlangsung di gedung dewan Jumat, 29 November 2019 malam.

Sebelumnya, banyak pihak menduga RAPBD 2020 bakal menyebrang karena belum ada titik temu antara pihak eksekutif dan legislatif. Namun, di masa kritis atau sehari sebelum batas waktu sesui ketentuan paling lambat 30 November, RAPBD bisa disepakti bersama. Rapat paripurna penandatangan RAPBD 2020 tersebut turut dihadiri Bupati Mahene, Wakil Bupati, Sekda Majene, Unsur Forkopimda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD bersama anggota DPRD, serta pimpinan (OPD) lingkup pemkab Majene.

Sambutan Bupati Majene, Fahmi Massiara, mengatakan, setelah melalui sejumlah tahapan dan mekanisme pembahasan RAPBD tahun 2020, maka tibalah saatnya penandatangan kesepahaman bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Langkah ini patut disyukuri karena selama proses pembahasan tetap lebih mengedepankan dan menunjukan sikap kemitraan pada semua elemen. Kendati, dalam proses pembahasan terkadang berlangsung alot. Tetapi, semua itu bagian dari dinamika yang berjalan dan pada akhirnya sampai jugalah menemui titik kesepakatan bersama dan saya ucapkan apresiasi kepada semua pihak, ” kata Fahmi.

Bupati Fahmi merincikan, dalam kesepakatan bersama rincian RAPBD Majene tahun anggaran 2020 seperti pendapatan sebesar Rp. 988 miliar lebih dan dana belanja sebesar Rp. 989 miliar lebih. Sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 586 miliar lebih dan belanja langsung sebesar Rp. 402 miliar lebih.

Karenanya, ke depan diharapkan APBD Kabupatan Majene, tentunya bisa lebih menyentuh dan dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Majene. Disamping itu juga pada peningkatkan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan produktiftas sumber daya alam (SDA) yang ada. Selanjutnya, RAPBD tersebut akan diasistensi di kantor gubernuran Sulbar, dan setelah itu akan kembali diparipurnakan untuk pengesahan dan ditetapkan menjadi perda APBD tersebut.

Namun, pada penandatangan bersama itu, Bupati Fahmi menyoroti sejumlah pimpinan OPD yang tidak hadir tanpa alasan atau penyampaian sebelumnya. Sehingga terlihat ruangan rapat khususnya bagi OPD sepi banyak kursi dalam keadaan kosong. Hanya, ada beberapa kepala OPD yang hadir. (edy)

TRENDING

To Top