Nasional

Menunggu Waktu, TP4D Dibubarkan dengan Kajian Ini

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA– Salah satu program andalan Kejaksaan RI dalam memberikan dukungan pembangunan strategis pemerintah terancam dibubarkan. Program itu yakni hadirnya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Alasan pembubarannya diduga ada ‘permainan’ oknum jaksa dalam memberikan pengawalan proyek strategis nasional.

Rencana pembubaran TP4D ini muncul langsung dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dia menyebut akan mengkaji ulang program TP4 dan TP4D. Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai langkah pengkajian ulang oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin terhadap TP4 dan TP4D merupakan langkah tepat.

Sebab keberadaan TP4D banyak dikhawatirkan menjadi ajang perlindungan bagi pelaku kejahatan dalam mengerjakan proyek strategis pemerintah. Dia menjelaskan keberadaan TP4 dan TP4D yang dikerap diklaim mampu memberikan pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional, kenyataannya justru sebaliknya.

Tidak sedikit oknum jaksa yang memberikan pengawalan proyek dengan meminta bagian dari proyek tersebut. “Dari dulu diklaim mampu kawal proyek triliunan rupiah, tapi faktanya ada oknum jaksa nakal, ini bahaya bukan buat proyek jalan lancar malah membebani kontraktor dengan meminta fee dan lainnya,” tegas Boyamin.

Boyamin mengatakan tugas pokok Kejaksaan adalah menuntut perkara pidana termasuk korupsi. Jadi bila masuk ke dalam kegiatan pemerintah termasuk tender proyek, maka jelas terjadi konflik kepentingan. Sebab tender proyek berpotensi korupsi. Di sisi lain juga bertentangan dengan UU Kejaksaan. “Untuk itu, sekali lagi kami meminta Kejagung untuk membubarkan TP4D baik di pusat maupun daerah dan fokus pada tindakan pemberantasan korupsi. Jangan sampai kesibukan TP4D menjadikan alasan kendor berantas korupsi,” tegasnya.

Sementara, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku akan mengevaluasi TP4 dan TP4D, pasalnya selama program berjalan masih banyaknya terjadi kebocoran. Namun, Burhanuddin enggan menjelaskan kebocoran yang dimaksud. Mungkin kebocoran yang dimaksud yakni masih adanya oknum jaksa yang tertangkap terkait hal ini (pengawalan pengmanan proyek). Disinggung soal apakah kajian yang dimaksud untuk membubarkan atau mengganti dengan program lain, Burhanuddin enggan membeberkannya. “Hasilnya akan diumumkan nanti, kita tunggu saja,” tegasnya.(*/ade)

TRENDING

To Top