Nasional

Jangan Hambat Investasi, Jokowi: Sambung Satu Garis

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sering cerewet mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak banyak mengeluarkan aturan yang menghambat investasi. Pasalnya, Indonesia saat ini dihadapkan oleh beberapa masalah klasik, mulai dari defisit neraca perdagangan dan defisit tranksaksi berjalan. Masalah itu bisa diselesaikan dengan kinerja investasi dan ekspor yang meningkat.

Nah, dihadapan para pejabat daerah saat acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat, Rabu 13 November, lalu, Mantan Wali Kota Solo itu memperingatkan agar tidak menerbitkan sembarang aturan. “Saya juga titip Ketua DPRD, gubernur, bupati, wali kota ada semua, saya sudah pesan kepada ketua dan pimpinan DPR, saya juga pesan ketua DPRD, jangan banyak-banyak membuat perda,” ujarnya.

Selain itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan bahwa saat ini tengah dibahas aturan sinkronisasi dari sejumlah aturan yang ada atau omnibus law agar mempercepat pengambilan keputusan. “Sudah lah setop, perda yang meruwetkan sudah setop, kita justru kita mau mengajukan omnibus law, mengajukan ke DPR 74 kita revisi menjadi 1 UU,” ucap Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pemangkasan aturan tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Di mana, setiap menteri menerbitkan satu peraturan maka harus memangkas dua peraturan. “Minggu lalu saya bertemu Secretary Ross dari Amerika, tangan kanannya Presiden Trump, sekarang ini Presiden Jokowi kalau menteri mau buat permen satu dia harus hapus dua permen,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi akan membuat aturan yang berlaku bagi pejabat negara yang menerbitkan satu regulasi maka harus memangkas 10 regulasi. Harapan suami Iriana itu, seluruh pemda bisa sejalan dengan pemerintah pusat dalam mengawal perekonomian. Jokowi memakai istilah ‘sambung satu garis’ untuk hal itu.

Diakui Jokowi, mengelola negara besar seperti Indonesia tidak mudah dan memang harus dibutuhkan kerja sama seluruh pejabat daerah. Diketahui, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 267 juta jiwa yang tersebar di 17 ribu pulau. “Pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan terlengkap kita. Kita ingin agar semuanya sambung satu garis dari Pusat ke daerah,” ucap Jokowi.

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, kendati pemerintah tidak bisa memberikan sanksi terhadap pejabat daerah yang tidak mematuhi perintah Presiden Jokowi namun harus menyadari bahwa investasi sangat penting dalam perekonomian sebuah negara.

Untuk itu, aturan yang dibuat pemerintah diperlukan untuk mengatur kedisiplinan dan menjamin pertumbuhan ekonomi. “Jadi bukan aturan tanpa UU, ini tdiak ada. Yang paling utama setap aturan dibikin dengan benar melibatkan seluruh masyarkat, dan diuji publik yang benar dan sebaganya,” ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis 14 November, kemarin.(FIN/ade)

TRENDING

To Top