Metro Pare

Honor tak Kunjung Terbayarkan, Pasukan Oranye Mengadu ke DPRD Parepare

PARE POS.CO.ID,PAREPARE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melalui Komisi III kembali melaksanakan hearing dengan perwakilan pasukan oranye atau pekerja kebersihan yang belum terbayarkan honornya. Hal itu terungkap dalam hearing yang dilaksanakan di ruang kerja Komisi III DPRD Kota Parepare, Rabu, 27 November, kemarin.

Kedatangan anggota kebersihan kali ini untuk mempertanyakan kembali mengenai tunggakan honor yangh belum dibayarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum terbayarkan hingga sembilan bulan lamanya. Salah seorang tenaga kebersihan, Martinus, mengatakan, sudah delapan bulan sejak bulan Maret 2019 honornya belum dibayarkan DLH Parepare.

Padahal, menurut dirinya tidak pernah bolos untuk melakukan tugasnya sebagai tenaga kebersihan. “Kalau dari Maret sudah delapan bulan belum dibayarkan. Kami sudah kelaparan dan dapur belum menyala.  Makanya kami kembali datang ke DPRD untuk meminta bantuan, karena cuma anggota dewan yang bisa membantu kami,” ujar pria yang memiliki anak tiga ini.

Martinus mengungkapkan, sejak 2011 dirinya menjadi tenaga kebersihan baru kali ini merasakan tunggakan gaji. Dampak dari tunggakan tersebut, kata dia, dirinya sebagai kepala keluarga harus berhutang untukl memenuhi kehidupan sehari-hari. “Mau bagimana lagi, kita harus meminjam sana-sini untuk makan, karena tidak ada lagi jalan, karena anak mau sekolah juga,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III, Apriyani Djamaluddin menuturkan, pihaknya akan kembali mengundang dinas terkait dalam hal ini DLH, Bappeda, Kepala Bagian Keuangan dan Hukum, untuk menjelaskan apa yang menjadi penghambat sehingga tidak mencairkan honor pegawai kebersihan. “Kami akan mengundang, dinas terkait Insyaa Allah akan dijadwalkan, hal ini untuk meminta kejelasan honor pegawai kebersihan,” tuturnya.

Loading...

Keterlambatan pembayaran honor anggota kebersihan ini disinyalir dapat menghambat penilaian penghargaan Adipura yang saat ini sedang berjalan. “Semoga saja tidak, karena kami mengimbau mereka tetap bekerja sambil menunggu honornya cair. Cuma yang kami heran, tadi ada pernyataan bahwa Dinas hanya mau membayarkan honor selama 4 bulan, makanya tetap heran. Nah, ini yang kami akan pertanyakan nanti,” jelas, legislator dari Partai PDIP.

Sebelumnya, hak interpelasi yang digulirkan DPRD Pareparte dengan melihat komposisi lima anggota dewan dari tiga fraksi berbeda di DPRD Parepare telah bertandata tangan.
Ke lima anggota dewan tersebut, yakni Rudy Najamuddin (Fraksi PBD), Muhammad Yusuf Lapanna dan Kamaluddin Kadir (Fraksi Gerindra), Yasser Latief dan Suyuti (Fraksi NasDem).

Menurut Rudy Najamuddin, Dinas Lingkungan Hidup seharusnya peka terhadap para anggotanya, khususnya petugas kebersihan. “Mereka (petugas kebersihan) ada andil membawa Parepare peraih piala Adipura,” katanya.

Rudy menyebutkan, masalah honor 29 tenaga kebersihan sebelumnya juga telah dibahas oleh anggota DPRD periode lalu. Namun juga tidak ada realisasi. ” Adipura didapatkan karena andil petugas kebersihan dan tidak mungkin kita dapatkan predikat Kota Sehat jika kota kita kotor, jadi mereka sangat berperan. Tapi apa yang mereka dapat,” ungkap Rudy.

Sedangkan, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, Samsuddin Taha yang dihubungi terpisah mengaku, dirinya sementara ini diperika oleh Inspektorat terkait keterlambatan pencairan honor 29 petugas kebersihan. “Sebenarnya SK-nya saya mau terbitkan pada tanggal 20 November, tapi saat ini saya sedang diperiksa Inspektorat, jadi terhambat,” bebernya.(mat/ade)

Loading...

TRENDING

To Top