Metro Pare

Akibat PHK, Perusahaan Ekspedisi Dilarang Beroperasi, Kok Bisa?

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Berawal dari mencuatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap salah satu karyawannya, justru berbuntut penyegelan sementara. Hal itu dialami salah satu perusahaan ekspedisi di Kota Parepare, dimana terungkap jika selama ini beroperasi tanpa dilengkapi dokumen perizinan. Perusahaan ekspedisi tersebut berada di eks reklamasi Pantai Cempae, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Parepare.

Eksekusi pelarangan beroperasi dilakukan, setelah Komisi II DPRD bersama Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perizinan turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan sekaligus penyegelan, Kamis, 21 November, kemarin.
Penyegelan tersebut dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja disaksikan oleh Ketua Komisi II DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir bersama jajaran komisi II, diantaranya, H Bambang Nasir, Hj Hariyani, H Sudirman Tansi, Namri Nasir serta perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Kantor Perizinan.

Saat disegel, sejumlah supir dan karyawan perusahaan ekspedisi tersebut masih berada di lokasi. Kantor yang dibuat untuk proses administrasi pun ditutup, termasuk sejumlah truk yang mengangkut kontainer agar tidak dioperasikan dulu sebelum ada izin keluar dari pemerintah.  Ketua Komisi II DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir justru menyanyangkan ada perusahaan ekspedisi yang beroperasi tanpa dilengkapi dokumen perizinan, apa lagi kejadiannya di wilayah Kota Parepare.

Dia menjelaskan, pihak perusahaan tersebut bisa kembali beroperasi, jika sudah melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan kententuan regulasi daerah di Kota Parepare. Kamaluddin mengaku tidak akan mentolerir adanya perusahaan yang melaksanakan aktifitas usaha di Kota Parepara yang tidak dilengkapi perizinan. “Kita sudah ingatkan instansi terkait, mulai perdagangan dan perizinan untuk melakukan validasi kembali, perusahaan apa saja yang beroperasi tanpa memiliki dokumen perizinan. Dan berharap masyarakat ikut berpartisipasi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kamaluddin juga meningatkan agar setiap perusahaan yang merektur atau memperkerjakan karyawan tetap memperhatikan kententuan Undang-undang Tenaga Kerja. Termasuk, kata dia, masalah kesejahteraan karyawan, khsusunya pemberian gaji mengikuti upah minimun provinsi dan ada jaminan sosial kesehatan, seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Senada diungkapkan,  Anggota Komisi II DPRD Parepare lainnya, Namri Nasir mengaku heran jika perusahaan ekspedisi tersebut dua kali berganti nama, apa lagi melaksanakan usahanya tanpa izin.  “Sudah 10 tahun beroperasi masa tidak mengurusi perzinan. Apa lagi perusahaan tersebut berganti nama dari PT Sarana Langgeng Perdana, kini nama perusahaanya sekarang PT Sriwijaya Lintas Nusantara yang kantor pusatnya ada di Surabaya,” kata legislator PPP ini.

Sementara itu, Kepala Operasional PT Sriwijaya Lintas Nusantara perwakilan Parepare, Jaelani mengaku jika dokumen perizinan tidak diketahui. “Saya tidak tau masalah perizinan,” katanya. Ia menyebutkan, jika di tempat usahannya itu semacam garasi atau parkiran truk untuk mengangkut kontainer. “Di lokasi ini hanya garasi atau parkiran saja,” jelasnya. Ia menyebutkan, keberadaanya di lokasi tersebut sejak bulan ramadan tahun lalu. “Ada 13 karyawan, diantaranya dua karyawan, yaitu kepala perbengkelan dan kepala operasional sebagai kantor perwakilan, selebihnya sopir dengan jumlah 12 truk,” katanya. Dan penutupan sementara perusahaan tersebut justru akan membuat karyawan tak bekerja.(sar)

 

TRENDING

To Top