Politik

NPHD Problem Serius, 35 Daerah Terancam Batal Gelar Pilkada

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA– Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menjadi problem serius. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat masih ada 35 daerah belum sepakat soal anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal ini disebabkan sebagian wilayah masih belum memenuhi standar minimal anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada. Jika tidak bisa diatasi, ada sebagian daerah yang terancam tidak bisa menggelar pilkada.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan saat ini rasionalisasi anggaran masih terus dibahas untuk mendapat titik temu dan kesepakatan antara Pemda dengan Bawaslu setempat. “Ada 35 daerah yang belum tanda tangan NPHD. Sebagian pembahasan masih di bawah standar yang semestinya. Jadi belum bisa tanda tangan,” kata Afif di Jakarta, Rabu 30 Oktober, kemarin.

Dia mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah terkait upaya menggenjot penyelesaian NPHD tersebut. “Bawaslu sedang koordinasi dengan Kemendagri dan Pemda. Ini terus dilakukan,” imbuhnya. Terpisah, Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby mengatakan ketersediaan anggaran adalah kunci utama suksesnya pelaksanaan Pilkada. Keterlambatan NPHD jangan sampai menjadi penghambat pesta demokrasi.

Dia menemukan ada 40 daerah, dimana Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota belum sepakat soal NPHD. Rinciannya, ada 5 daerah yang menggelar Pilgub, dan 35 Kabupaten/Kota. “Berdasarkan data hasil pemantauan JPPR, ini sangat berpengaruh terhadap kerja Pengawas Bawaslu dan berpotensi tertundanya pelaksanaan Pilkada di 40 daerah,” jelas Alwan. Jika hal ini tidak diatasi, JPPR menyebut yang rugi adalah Bawaslu. Karena keterlambatan ini menunjukan lemahnya fungsi koordinasi antara Bawaslu pusat dan daerah. Selain itu, juga berdampak pada profesionalitas lembaga.

Keterlambatan penetapan NPHD juga memberi ruang negosiasi dan konsensus politik antara Pemda dan Bawaslu. Hal iini justru akan menguntungkan calon petahana. “Keterlambatan tersebut akan berpengaruh pada kerja pengawasan dan kualitas Pilkada 2020. Karena kualitas proses akan berdampak pada kualitas hasil,” tutupnya.(FIN/ade)

TRENDING

To Top